Militer, Jenderal Gatot Dan Politik

fhoto copyright jalandamai.net

Tidak terasa 75 tahun TNI (dulu ABRI) telah memasuki masa pengabdiannya untuk NKRI. Lahirnya TNI tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Saat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, walaupun belum terbentuk, para pemuda dengan latar belakang didikan militer berhasil membujuk bahkan “memaksa” Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Dalam perjalanannya untuk mempertahankan ideologi dan pertahanan negara, militer tidak terlepas dari benturan, friksi bahkan konflik. Belum lama ini juga viral mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo bersama rombongan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terlibat “ketegangan” dengan Dandim Jakarta Selatan, Ucu Yustiana saat akan melakukan Tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

“Ketegangan” Jenderal Gatot di TMP bukan kali pertama terjadi. Di beberapa daerah dimana Jenderal Gatot sebagai Presidium KAMI mendapatkan penolakan dari berbagai pihak saat akan mendeklarasikan KAMI. Keterlibatan Jenderal Gatot dengan KAMInya terlepas dari niat “politik”, bisa saja merupakan suatu jelmaan dari berbagai tugas kemiliteran Jenderal Gatot dalam tupoksi menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI. Tetapi tudingan KAMI dimana Indonesia sudah perlu diselamatkan, tentu masih perlu diperdebatkan.

Keterlibatan militer dalam sejarah pemerintahan Indonesia bukan kali ini saja terjadi, bahkan sudah pensiunpun Jenderal Gatot masih mau “terlibat” aktif dalam permasalahan bangsa. Jauh sebelum itu mungkin saat Jenderal Soerdirman memilih masuk ke hutan untuk memilih jalan gerilya dibanding jalan diplomasi yang diambil oleh Bung Karno. Apalagi saat itu, dinaikkan bendera putih di Gedung Agung Jogyakarta, 19 Desember 1948 saat agresi militer II merupakan awal dari ketidakpercayaan militer terhadap sipil (Salim said).

Peristiwa 17 Oktober 1952 juga tidak terlepas dari friksi militer dengan sipil dimana militer melihat otoritas sipil (parlemen) terlalu terlibat dalam urusan internal militer, sehingga KASAD Kolonel, AH. Nasution meminta Bung Karno agar Parlemen dibubarkan. Walaupun permintaan tersebut tidak disetujui Bung Karno, tetapi dengan dukungan militer pula Bung Karno percaya diri mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk membubarkan parlemen.

Pasang surut hubungan militer dengan otoritas sipil juga berlanjut saat PKI melakukan uji coba perebutan kekuasaan pada 30 September 1965. Kegagalan PKI dalam melakukan kudeta berdarah tersebut, merupakan jalan militer turut andil memaksa Bung Karno membubarkan PKI dan juga Mayjen Soeharto yang saat itu berperan besar menumpas PKI tampil sebagai pengganti Bung Karno sebagai Presiden selama 32 tahun.

Awal mula naiknya Mayjen Soeharto sebagai Presiden juga tidak terlepas dari dukungan militer seperti Sarwo Edi Wibowo, Kemal Idris, Sudomo, Ali Moertopo, Yoga Sugomo dan banyak lagi. Begitu juga dalam menjalankan roda pemerintahan selama 32 tahun, militer berperan penting dalam pemerintahan Presiden Soeharto dengan dwi fungsinya.

Pasca reformasi dimana militer juga berperan besar juga dalam mengawal transisi kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Presiden BJ.Habibie dimana Jenderal Wiranto sebagai Panglima saat itu, cukup legowo menjalankan konstitusi dengan menyerahkan tampuk pemerintahan kepada otoritas sipil sesuai dengan UUD 1945. Selain itu, militer Indonesia mempunyai doktrin pantang melakukan kudeta kepada pemerintah yang syah seperti terjadi di negara lain.

Walaupun reformasi telah berlangsung dan militer secara sadar telah menghapuskan dwi fungsinya, tetapi jejak militer dalam perjalanan republik masih berlanjut. Saat Gus Dur mengeluarkan Dekrit 23 Juli 2001 untuk membubarkan parlemen dan membekukan Golkar, tanpa dukungan penuh dari militer maka dapat dipastikan Dekrit tersebut tidak dapat dijalankan bahkan Gus Dur melalui Sidang Istimewa dapat “diturunkan” oleh parlemen. Dan pada 26 Juli 2001 Gus Dur secara resmi meletakkan jabatan sebagai Presiden ke-4 RI.

Walaupun militer telah melepaskan dwi fungsinya pada kenyataannya masyarakat masih mempercayai sosok militer dengan terpilihnya Jenderal (Purn) SBY sebagai Presiden ke-6 (2004-2014) secara syah melalui pemilihan langsung. Melihat sejarah panjang jejak militer dalam percaturan pemerintahan dan politik Indonesia, tidak mengherankan banyak tokoh militer dan pensiunan militer masih menjadi patron bahkan tokoh sentral dalam pemerintahan dan politik Indonesia. Sehingga tidak salah, jika beberapa pihak melihat berbagai manuver Jenderal Gatot akhir-akhir ini tidak terlepas dari usaha beliau untuk tetap terlibat dalam percaturan perjalanan republik ini, atau untuk 2024? siapa yang tahu, karena esok adalah misteri.

Akan tetapi dalam usianya yang telah menginjak 75 tahun, militer dalam hal ini TNI harus kembali mengingat pesan Jenderal Soedirman, dimana setidaknya telah kembali sebagai alat negara dengan menemui dan hormat kepada Karno pada 10 Juli 1949 setelah kembali dari medan gerilya. Pesan Jenderal Soedirman adalah “Pelihara TNI, Pelihara angkatan perang kita, jangan sampai dikuasai partai politik manapun”.

Dirgahayu TNI ke-75, Jagalah pertahanan dan kedaulatan NKRI, jaya selalu di darat, laut serta udara. (GA).

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *