Muara Enim – Menjelang perayaan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia ternyata tarik menarik pemilihan Calon Wakil Bupati Muara Enim belum menemukan ujung kesepakatan. Saat Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia dengan mudah menyerahkan tampuk kepemimpinan nasional kepada Soekarno-Hatta. Kepercayaan yang diberikan dengan inisitor para pemuda saat itu kepada Soekarno-Hatta telah dicatat sebagai keputusan terbaik untuk pemimpin Indonesia.
Sebagai negara yang baru merdeka dan dipimpin oleh Pemimpin muda Soekarno-Hatta, nyatanya Indonesia dapat bersaing dalam percaturan dunia, bahkan Soekarno dapat mempengaruhi dunia dengan berbagai fikiran cemerlangnya sehingga bisa menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung yang sangat Fenomenal itu.
Di Muara Enim, tentu bukan sedang mengalami zaman kemerdekaan, akan tetapi keadaan saat ini dengan kekosongan kepemimpinan kepala daerah setelah Bupati dan wakil Bupati terjerat masalah korupsi tentu menjadi pukulan telak dalam psikologi masyarakat dan percaturan politik di Muara Enim. Musibah kepemimpinan di Muara Enim ini semestinya harus direspon secara cepat oleh semua stake holder, tokoh masyarakat, hingga DPRD agar “marwah” Bumi Serasan Sekundang kembali harum dan baik di mata masyarakat Indonesia, karena masyarakat Muara Enim tidak hanya berada di Kabupaten Muara Enim, tetapi banyak juga “merantau” ke seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Jadi apakah mereka akan selalu menanggung beban “Stereotif” (bahan omongan) sebagai daerah yang kepala daerahnya sekaligus terjerat masalah “korupsi”??? tentu semua warga Muara Enim tidak berharap demikian.
Untuk menghapus baban Stereotif tersebut, salah satu caranya adalah melakukan lompatan besar seperti yang terjadi saat kemerdekaan Indonesia dalam kepemimpinan dan peta politik di Muara Enim. semisal kepemimpinan di Muara Enim dijabat oleh tokoh muda atau orang baru bukan orang lama yang masih dipandang masyarakat “sama saja” tidak memberikan perubahan untuk menghapus “Stereotif” yang sudah terlanjur menempel bagi Kabupaten Muara Enim.
Menurut Kartini Kartolo bahwa politik yaitu suatu kegiatan perilaku ataupun proses yang menggunakan kekuasaan untuk dapat menegakkan peraturan-peraturan dan juga keputusan yang sah dan berlaku di kehidupan masyarakat.
Dari gambaran ini terlihat bahwa masyarakat memegang peranan penting dalam politik dan kepemimpinan khususnya di Kabupaten Muara Enim. Masyarakat Muara Enim tentu tidak “tuna politik” (abai) dalam melihat kepemimpinan dan politik di Muara Enim. Hal tersebut terlihat dari tingginya antusias masyarakat saat pergelaran Pilpres, Pilkada bahkan Pilkades di wilayah Muara Enim. Oleh karena itu, sudah selayaknya kekosongan jabatan wakil Bupati bisa segera diisi oleh Kader Terbaik NU dan PKB sebagai pemilik “jatah” dari ketiga Parpol pengusung saat Pilkada 2018, sehingga partisipasi politik masyarakat Muara Enim semakin baik dan beban “stereotif” terhadap warga Muara Enim segera hilang dengan adanya Pemimpin “BARU” di Kabupaten Muara Enim. (GA)
